Sembilanwartagobal.com, Pesawaran – Komando Garuda Sakti, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Pesawaran harapkan kepada pamerintah daerah dan penegak hukum  kabupaten Pesawaran untuk segera mengambil sikap atas adanya dugaan oknum kepala Desa Suka Jaya fiktipkan anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019.

Berdasarkan keterangan yang di sampaikan masyarakat desa setempat, saat pewarta media ini adakan konfirmasi serta pencocokan APBDes tahun 2019 yang diduga banyak nya penyimpangan.

Masyarakat desa setempat yang tidak ingin di sebutkan namanya menyampaikan, saat pewarta mempertanyakan titik lokasi Pengelolaan peternakan kandang, tidak ada peternakan dan kandang disini, itu kita gak tau. “Disini tidak ada peternakan kandang, kandang apa itu,” katanya

Mengutip atas keterangan masyarakat desa, dan mencocokan dokumentasi APBDes desa suka jaya, pewarta ini mentelaah ulang hasil konfirmasi melalui Via Tlp sekretaris desa suka jaya, pada tanggal (5/2) Feri menyatakan.

“Untuk Suka Jaya di tahun 2019 tidak mengadakan kegiatan itu, kalo tidak percaya tanyakan saja sama PMD nya, apakah ada kegiatan itu,” ungkapnya.

Disinggung lagi terkait soal penyelenggaran musyawarah dusun (Musdus) untuk penganggaran tahun 2019, yang didalam dokumentasi APBDes desa tercatat dana realisasi sebesar Rp 1.3 jt rupiah. sekdes menjawab bahwa itu tidak ada Musdus untuk penganggaran tahun 2019.

Memperhatikan atas keterangan hasil konfirmasi pada hari rabu 5/2/2020 lalu dan pencocokan data dokumentasi APBDes desa tahun 2019 dalam edisi satu secara terperinci dari berbagai keterangan, ketua lembaga Garuda Sakti, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) kabupaten Pesawaran, Idmatdin nyatakan, Kami tidak akan tinggal diam atas adanya dugaan kefiktipan penggunaan anggaran DD desa Suka Jaya lada tahun 2019 lalu.

“Saya mengharapkan kepada pamerintah daerah dan penegak hukum di kabupaten Pesawaran untuk bisa segera mengaudit ulang penggunan anggaran dana dari tahun 2017 sampai 2019, jadi, barang mustahil yang di fiktipkan hanya sebatas itu, kami menduga di setiap anggaran ada, baik fiktip maupun mark up nya, dan itu sudah jelas pengelolaan peternakan kandang masyarakat dan aparatur desa (Sekdes) saja tidak tau itu jelas fiktip, segera di panggil kades nya itu oleh pihak berwajib sebab itu uang rakyat,” Pinta Ketua Aliansi, Idmatdin. (sufi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here