METRO – sejumlah Fraksi di DPRD Kota Metro, menyoroti laporan kegiatan pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Metro anggaran tahun 2019.
PDI-P Metro meminta Pemerintah Kota (Pemkot) setempat bisa menerapkan Mall Pelayanan Publik di Bumi Sai Wawai. Program tersebut akan menyatukan seluruh pelayanan publik satu pintu terpadu untuk memudahkan masyarakat.
Anggota Fraksi PDI-P Ria Hartini mengatakan, Fraksi PDI-P berharap pelayanan publik di Kota Metro seperti perizinan, pelayanan kependudukan, pelayanan perpajakan atau pelayanan yang berhubungan dengan pelayanan publik dapat disatukan.
”Program Pelayanan Satu Pintu Terpadu atau Mall Pelayanan Publik, agar masyarakat dapat lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan,” bebernya pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas LKPJ Walikota tahun 2019 di Ruang rapat DPRD setempat, Rabu (8/4/2020).
Ria juga menyoroti bidang pendidikan, Fraksi PDI-P meminta agar Pemkot Metro bisa menerapkan pendidikan pada Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis IT. Pun perlu pengembangan kompetensi tenaga pendidik juga harus ditingkatkan dan merata diberbagai sekolah.
”Ketersediaan fasilitas penunjang sebagai media pendidikan juga perlu ditingkatkan, seperti laboratorium komputer dan laboratorium praktik lainnya yang memadai. Terkait sekolah SLB dan PLA, kami berharap pemerintah terus berkoordinasi dengan provinsi agar penyelenggaraan pendidikan di dua sekolah tersebut mendapatkan layanan yang baik dan fasilitas yang cukup,” tukasnya.
Sementara Fraksi Demokrat menyoroti Perda yang sudah diundangkan. Dimana sejak 2019 sebanyak 15 perda yang sudah disahkan.
“Seperti penegakan perda tentang penyalahgunaan minuman tradisional seperti tuak. Ini tentunya memerlukan perhatian terhadap penyalahgunaan minuman tersebut. Kami juga meminta indikator kinerja tenaga medis, dokter, TNI, dan Polri harus menjadi pertimbangan agar mereka tetap terjaga kesehatannya,” papar Amrullah.
Berbeda masukan yang disampaikan Fraksi NasDem yang meminta agar adanya perbaikan pada bidang infrastruktur. Kualitas pembangunan juga harus ditingkatkan dengan penyusunan perencanaan yang baik.
”Seperti perbaikan drainase untuk dilakukan normalisasi pada Way Sungai Bunut. Pembangunan Flaying Fox juga harus diselesaikan pembangunannya. Pembangunan MCC perlu dilakukan kajian lalu lintas, sehingga tidak menyebabkan kemacetan,” tutup Ansori.(rls Ayk)
