Sembilanwartaglobal.com, Pesawaran-Dugaan carut marutnya penyaluran bantuan kepada Kelurga Penerima Manfaat (KPM )untuk Program Kelurga Harapan (PKH) dari Kementrian Sosial RI untuk Kabupaten Pesawaran khusunya di Kecamatan Punduh Pedada mendapat perhatian khusus dari kepengurus Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC- PP) di kecamatan setempat.
Hal ini di ungkapkan oleh salah satu pengurus PAC -PP Punduh Pedada Romadon ,bahwa penyaluran untuk KPM PKH yang ada di kecamatan Punduh Pedada dinilai tidak tepat sasara,pasalanya berdasarkan data KPM PKH yang ada banyak masyarakat yang terdata namun tidak menerima bantuan tersebut, selain itu juga banyak warga yang mampu malah mendapat bantuan.
Hal ini di ungkapkan oleh salah satu angota PAC Ormas Pemuda Pancasila Ramodon, yang tinggal d desa Banding Agung Kecamatan Punduh Pedada, Kabupaten Pesawaran.
“Nah,kita ada data semua KPM PKH di 11 desa di kecamatan Punduh Pedada ini dan saat ini kami sedang melakukan investigasi dalam penyalurah program bantuan ini
Khusus nya di desa Banding Agung sendiri
Menurut dia saat melakukan investigasi pihaknya menemukan dalam penyaluran program PKH ini ada kejanggalan,dimana ada beberapa KPM PKH yang terdata dalam program ini tapi tidak mendapatkan bantuan,seperti hasil investigasi PAC PP di dimana salah satu KPM PKH atas nama Hasbulloh,namanya terdata tapi tidak mendapatkan haknya.
Dan juga saat kompirmasi dengan Ketua kelompok ,Desa Banding Agung Suliyah, membenarkan nama Hasbullah tersebut, itu dari tahun 2018 sampai sekarang,dan dia tidak tau menau soal ini , jelas nya silahkan kompirmasi langsung dengan pendamping PKH nya.
Dan saat d hubungi via tlp Ari sebagai pendamping PKH, saat kami akan mengsingkronkan data penerima itu juga ada kejanggalan dimana daya yg kami ada untuk Desa Banding Agung sendiri ada 74 sedang kan katerangan beliau cuma 68,kan jadi aneh, lanjut Ramadon.
Pk Ari juga menyarankan hubungi rekan nya sesama pendamping PKH.Ibu Pipit.
Asri putra Riansyah spd sebagai Kepala Desa Banding Agung mendukung kepedulian Ormas PP, menurut beliau ini harus d klarifikasi,kerena kasihan kepada warga penerima bantuan PKH yang terdaftar tapi d tidak menerima kerena ada kesalahan data atau Nik.
Kerena yg udah terdaftar sebagai penerima PKH d tidak dapat lagi bantuan dari lain.
“Hal ini sudah tidak benar, dan kami lihat kerja para pendamping tidak sesuai apa yang di harapkan,”terangnya.
Untuk itu lanjut kata Romodon, pihaknya meminta kepada Dinas terkait yakni Dinas Sosial kabupaten Pesawaran untuk mengevaluasi kinerja para kordinator wilayah Kabupaten, kordinator tingkat kecamatan dan para pendamping desa masing -masing,agar apa yang menjadi hak masyarakat yang mendapat bantuan bisa tersalurkan dan di perjuangkan.
“Nah, seharusnya dalam hal ini, baik Korwil ,korcam dan kordes serta pendamping bekerja sesuai apa yang di kerjakan, kalau memang warga terdata tapi tidak mendapat bantuan itu perjuangkan agar bisa mendapatkan haknya begitu sebaliknya jika orang yang mampu segera koodinasi dengan yang bersangkutan dan hapus data ,”ucapnya.
“Dan untuk menindaklanjuti maslah ini, terlebih dahulu kami akan melakukan koordinasi dengan ketua PAC kami seperti apa nanti tindak lanjutnya,”tambahnya.
Sementara itu kepada koordinator Wilayah PKH Kabupaten Pesawaran Aji ,saat di konfirmasi terkait maslah ini mengatakan bahwa hal ini agar di konfirmasi langsung kepada koordinator pendamping PKH desa masing -masing.
“Silahkan saja konfirmasi ke bak Pipit selaku koordinator pendamping PKH tingkat desa,”tegasnya.
Begitu juga saat di konfirmasi kepada kordinator PKH tingkat Kecamatan Ari bahwa saat ini pihaknya sedang memperjuangkan apa yang menjadi hak masyarakat yang memdapat bantuan dan saat ini dirinya dan koordinator Pendamping PKH tingkat desa sudah berkoordinasi dengan pihak Bank Mandiri terkait masalah ini.
Warta Desa com
(Sufiyawan/A.Sundari).
